KEPRI TIME – Polri mengambil langkah tegas. Seluruh personel dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kedinasan maupun di luar kedinasan.
Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026, tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Polda Kepulauan Riau bergerak cepat. Polda Kepri menegaskan komitmennya memastikan seluruh personel mematuhi ketentuan itu.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin, menjaga kesehatan, sekaligus meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota Polri.
Kabidhumas Polda Kepri Kombes Nona Pricillia Ohei menyatakan, kebijakan itu sebagai bentuk perhatian pimpinan Polri terhadap kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, larangan ini sekaligus menjaga lingkungan kerja tetap sehat dan profesional.
“Surat Edaran Kapolri ini menjadi pedoman yang wajib dipatuhi seluruh personel Polri tanpa terkecuali. Kepatuhan terhadap kebijakan pimpinan merupakan bagian dari disiplin dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Setiap personel harus mampu menjadi teladan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nona.
Nona menjelaskan, aturan tersebut juga mengatur penggunaan vape oleh tamu, dan pengunjung selama berada di lingkungan kerja kepolisian.
Pengunjung yang membawa perangkat rokok elektrik wajib mematikan dan menyimpannya, selama berada di area tersebut.
Cegah Celah Narkotika di Lingkungan Polri
Ada alasan serius di balik kebijakan ini. Nona menyebut salah satu perhatian utama penerbitan aturan, adalah potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika.
Cairan atau cartridge vape secara kasatmata, sulit dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung atau terkontaminasi zat narkotika.
Selain aspek pencegahan narkotika, kebijakan ini juga memperhatikan sisi kesehatan. Penggunaan rokok elektrik berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pengguna maupun orang-orang di sekitarnya.
Nona menegaskan personel yang terbukti melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Sanksi ditempuh melalui mekanisme penegakan disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Selain itu, penegakan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan larangan ini berlaku menyeluruh di lingkungan organisasi Polri. Mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
“Kami mengingatkan seluruh personel Polda Kepri dan jajaran agar memahami serta mematuhi ketentuan ini. Jangan sampai ada pelanggaran yang justru dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri dan diwujudkan melalui perilaku sehari-hari,” tegasnya.
Melalui implementasi kebijakan tersebut, Polda Kepri berkomitmen mendukung langkah Kapolri mewujudkan organisasi Polri yang semakin disiplin, sehat, berintegritas, dan profesional.
Seluruh personel diharapkan menunjukkan kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib.***
