Gelombang Buruh Demo Oktober: Lima Tuntutan, Satu Pantangan

KEPRI TIME – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak main-main. Bersama Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB), mereka menyiapkan gelombang aksi unjuk rasa pada Oktober mendatang.

Bukan sekadar pemanasan, aksi demo buruh akan digelar bertahap, dimulai dari kantor-kantor kepala daerah di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan tanggal pasti aksi masih dalam pembahasan.

Namun satu hal yang pasti, buruh tidak akan turun ke jalan bulan ini. Said tak ingin gerakan buruh dikaitkan dengan isu lain yang berbau anarki.

“Aksinya itu tapi tidak bulan September ini, karena kami tidak mau terjebak dengan isu istilah ‘Black September’. Kami nggak mau ikut-ikutan itu. Kami hanya memperjuangkan isu buruh. Tidak ikut-ikutan yang mengakibatkan kerusakan atau kericuhan,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Rabu (16/9/2026).

BACA JUGA:  Video Viral: Seskab Teddy Usir Pejabat di Gerbong LRT Kontroversial di Masyarakat

Said menjelaskan, aksi akan dimulai dari daerah. Setiap provinsi akan menggelar unjuk rasa ke kantor gubernur.

“KSPI, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, KSPPB, direncanakan bulan Oktober. Kapan? Itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Aksinya dimulai dari daerah dulu. Dari setiap provinsi nanti akan ada aksi ke kantor-kantor gubernur,” jelasnya.

5 Tuntutan Buruh Demo Oktober

Dalam gelombang aksi itu, buruh membawa lima tuntutan utama. Pertama, kenaikan UMP dan UMK tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Kedua, DPR diminta segera mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Final Reacher Season 4: Agnez Mo Curi Panggung, Dunia Beri Standing Ovation

Ketiga, revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Keempat, hapus skema pesangon 0,5 kali menjadi minimal 1,0 kali sesuai Putusan MK Nomor 168.

Kelima, Kementerian Keuangan diminta menghapus pemotongan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) dari 5% menjadi 0%.

“Ini ada Menteri Keuangan yang baru, kami ingin mengingatkan Pak Suahasil agar permintaan kaum buruh dan para anggota masyarakat pajak jaminan hari tua itu adalah 0%. Sekarang ini kan 5%, pajaknya kami minta 0%,” ucap Said membacakan salah satu tuntutan.

Said menegaskan, aksi di daerah akan menyasar kota-kota industri. Namun ia kembali menekankan, semua itu tidak akan dilakukan pada September.

BACA JUGA:  Lulus Uji Kompetensi BKN? Segera Unduh Sertifikat

“Ada rencana aksi, tapi rencana aksi di daerah, di kota-kota industri, tidak bulan September ini. Kita nggak mau gerakan buruh menjadi sesuatu yang kontraproduktif kalau kita lakukan di September,” pungkasnya.

Buruh memilih menunggu. Bukan karena lemah, tapi karena ingin fokus. Oktober akan menjadi panggungnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *