KEPRI TIME – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Selasa (22/09). Kedatangan tim itu bukan sekadar silaturahmi.
Rombongan Ombudsman RI datang untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam sepanjang 2026, khususnya di lingkungan rutan.
Penilaian ini bagian dari pengawasan Ombudsman terhadap layanan publik. Tujuannya jelas, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan, standar pelayanan, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman Kepri membedah sejumlah aspek. Mereka menilai pemenuhan standar pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, hingga sarana dan prasarana.
Semua aspek yang berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tak luput dari pemeriksaan.
Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Bambang Febriansyah, menyambut baik kedatangan tim penilai. Menurutnya, penilaian Ombudsman menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Rutan Batam.
Penilaian ini menjadi momentum bagi Rutan Batam, untuk melihat kembali sejauh mana pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.
“Kami terbuka terhadap masukan dan evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk memberikan pelayanan yang semakin optimal, transparan, dan akuntabel,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, Rutan Batam berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, responsif, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan standar pelayanan, optimalisasi sarana pelayanan, keterbukaan informasi, dan penyediaan kanal pengaduan bagi masyarakat.
Kegiatan penilaian berlangsung dengan proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap berbagai komponen pelayanan yang tersedia di Rutan Batam.
Jajaran Rutan Batam turut mendampingi proses tersebut. Mereka menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim penilai.
Melalui penilaian ini, Rutan Batam berharap dapat terus memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap hasil evaluasi akan dijadikan bahan pembenahan berkelanjutan.***
