Pelepasan kawasan hutan, kata dia, tetap menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
Soal biaya, pemerintah masih menghitung. Amran mengatakan pembiayaan akan diupayakan berasal dari BUMN dan swasta.
BUMN diprioritaskan lebih dulu, dengan kebutuhan yang belum terpenuhi akan dibuka untuk swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” kata Amran.
Namun, komposisi itu belum final. Amran menyebut porsi BUMN bisa mencapai 30 persen, 40 persen, bahkan 50 persen bergantung pada kemampuan perusahaan negara. Sisanya dipenuhi swasta.
Ia menilai kepastian lahan menjadi faktor kunci agar investasi pabrik berjalan. Berdasarkan pengalaman membangun 10 pabrik gula, proses pembangunan butuh waktu dua hingga tiga tahun ketika penyiapan lahan dikawal pemerintah.
E5, E10, E20, Lalu E40
Program etanol berjalan bertahap. Pemerintah menargetkan implementasi E5, E10, kemudian E20 pada 2029.
Setelah itu, Amran memperkirakan bauran etanol terus ditingkatkan menuju E40 pada 2030 atau 2031.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ujarnya.
Pengembangan etanol bersama program biodiesel B50, juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Jika seluruh program berjalan, Amran memperkirakan penghematan devisa mencapai sekitar US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun.
