Dapur Tak Siap, Distribusi Tersendat: KPAI Buka Suara di Tengah Darurat Gizi

KEPRI TIME – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibayangi oleh krisis tata kelola yang serius. Hingga pertengahan tahun 2026, misalnya, kasus keracunan massal terus bermunculan di sejumlah sekolah.

Tak hanya itu, temuan mengejutkan datang dari Kabupaten Bima, di mana pekerja dapur MBG diduga terpapar hepatitis.

Belum lagi persoalan klasik yang membelit pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari distribusi yang molor, keterbatasan kendaraan operasional, sanitasi buruk, hingga minimnya sumber daya manusia.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan kemacetan parah turut memperparah keadaan. Menurut KPAI, semua faktor ini tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden terpisah.

BACA JUGA:  Pemko Batam Buka Peluang Nonaktifkan Kadisdik: Menanti Hasil Penelaahan

Justru, semuanya saling terkait dan membentuk pola kegagalan sistemik. “Yang sedang kita hadapi bukan hanya sekadar makanan basi atau perut mual di sekolah,” kata Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, Minggu (9/8/2026).

Jasra mengatakan, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan kegagalan menjaga rantai distribusi pangan mulai dari dapur SPPG, pengemasan, penyimpanan, transportasi, waktu tempuh, hingga saat makanan tiba di tangan anak-anak.

“Anak tidak boleh menjadi korban dari sistem yang belum siap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jasra mengungkapkan bahwa akar masalah MBG 2026 terletak pada ketidakselarasan antara waktu produksi dan jam konsumsi anak.

Menurutnya, kesenjangan waktu ini diperparah oleh jarak tempuh yang jauh, ketidaksiapan mengolah pangan dalam skala besar, lemahnya kompetensi serta kesehatan para petugas dapur, dan kondisi penyimpanan yang jauh dari standar.

BACA JUGA:  Abu Krakatau Mengancam, Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ

“Di banyak wilayah, makanan harus dimasak sejak pagi buta, lalu menempuh perjalanan panjang menuju sekolah,” ungkap Jasra.

Perjalanan itu harus melewati kemacetan, jalanan bergelombang, dan kendaraan operasional yang kerap kekurangan. Sepanjang perjalanan, proses penyimpanan sangat rentan.

Akibatnya, lanjut Jasra, makanan yang sampai ke sekolah tidak lagi hangat, tidak lagi segar, dan bahkan telah kehilangan suhu aman untuk dikonsumsi.

Padahal, dalam ilmu keamanan pangan, durasi lama di luar kendali suhu dapat memasukkan makanan ke dalam zona bahaya sebuah fase di mana bakteri dan mikroorganisme berkembang biak dengan kecepatan tinggi.

BACA JUGA:  Imigrasi Batam Sambangi SMA Negeri 3, Paspor Bukan Sekadar Buku Kecil

“Ketika makanan baru diterima usai menempuh distribusi berjam-jam, pada saat itu juga negara sedang mempertaruhkan kesehatan jutaan anak,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *