KEPRI TIME – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali mengerek isu pembangunan Jalan Segeram ke permukaan. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menginstruksikan jajarannya untuk menuntaskan semua hambatan administratif yang selama ini membelenggu kelanjutan proyek strategis itu.
Cen Sui Lan menegaskan, pembangunan jalan Segeram Natuna tersebut harus segera bergulir, tanpa lagi tersendat oleh urusan birokrasi.
Untuk merealisasikan target Jalan Segeram Natuna, Cen Sui Lan langsung menginisiasi rapat darurat bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, serta jajaran pejabat utama BPJN.
Rapat yang berlangsung di Batam itu juga turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Natuna, H. Raja Mustakim, sebagai pendamping.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu ganjalan utama yang mengemuka adalah kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Kegagalan memenuhi syarat dokumen inilah, yang sebelumnya menjadi pangkal mandeknya proyek Jalan Segeram.
Karena itu, Cen Sui Lan tidak memberi ruang bagi jajarannya untuk membiarkan persoalan administratif ini berlarut-larut.
Bahkan, ia memberi tenggat waktu hanya tiga hari bagi aparatur daerah untuk mengejar dan menuntaskan seluruh berkas yang masih kurang.
“Kita mesti mengawal satu per satu kegiatan besar dari Kementerian PU dan memastikan semuanya berjalan mulus,” ujar Cen Sui Lan, Sabtu (8/8/2026).
Bagi Natuna, lanjut Cen Sui Lan, percepatan ini bukan sekadar proyek fisik. Pemerintah daerah menilai Jalan Segeram memiliki daya ungkit besar bagi konektivitas wilayah.
Infrastruktur ini dinilai mampu membuka akses terisolasi sekaligus memperkuat mobilitas masyarakat, di kawasan yang selama ini haus akan dukungan pembangunan.
Selain mendesak penyelesaian AMDAL, Cen Sui Lan juga meminta seluruh program BPJN di wilayah Natuna disiapkan dengan memenuhi Readiness Criteria (RC) secara utuh.
Menurutnya, pemenuhan kriteria kesiapan ini penting untuk memastikan realisasi program tidak kembali terperosok ke lubang persoalan teknis maupun prosedural di kemudian hari.
Bupati dua periode ini bahkan tidak sekadar memberi perintah dari belakang. Ia menegaskan komitmennya untuk memantau secara langsung perkembangan setiap tahapan proyek.
Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan jajaran BPJN akan terus dipadatkan guna menuntaskan berbagai rencana pembangunan jalan dan jembatan di Natuna secara bertahap.
Sebagai wilayah berbatasan, penguatan konektivitas di Natuna bukanlah sekadar kebutuhan teknis, melainkan juga kepentingan strategis.
Jalan yang memadai bukan hanya memangkas jarak antarkawasan, melainkan juga melancarkan arus ekonomi, memudahkan akses layanan publik, dan mempercepat distribusi logistik.
Karena itu, penyelesaian persoalan Jalan Segeram kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dikawal ketat. Pemerintah Kabupaten Natuna bertekad agar rencana pembangunan tidak berakhir sekadar dokumen, melainkan hadir secara nyata di tengah masyarakat.***
