KEPRI TIME – Sejumlah pekerja mengunggah kabar di media sosial, bahwa kantor tutup hari ini, Kamis (27/8) terkait aksi demo di DPR RI, dan memberlakukan kerja dari rumah atau WFH.
Perkantoran yang memberlakukan WFH tersebar di koridor Sudirman hingga kawasan sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Kebijakan ini muncul tepat sehari sebelum rencana aksi massa di depan kompleks parlemen. WFH bukanlah instruksi serentak dari pemerintah. Ini adalah keputusan internal masing-masing perusahaan.
Skema kerjanya pun bisa berbeda dan bergantung pada lokasi kantor, kebutuhan operasional, hingga jenis pekerjaan yang diemban karyawan.
Hingga Rabu malam, belum ada daftar resmi perusahaan yang memilih WFH, meliburkan pegawai, atau mengubah jam kerja. Semua masih bersifat sukarela dan sporadis.
Salah satu unggahan di Threads menyebut, sebuah korporasi di kawasan Sudirman memerintahkan anak buahnya bekerja dari rumah pada 27 Agustus 2026.
Rapat yang semula dijadwalkan tatap muka pun diundur ke hari lain. Namun, informasi ini tak lantas bisa disimpulkan sebagai kebijakan kolektif seluruh kantor di kawasan yang sama.
Di sisi lain, gelombang unjuk rasa mulai terlihat. Sejumlah kelompok masyarakat berencana mendatangi kawasan parlemen hari ini.
Satu isu utama yang bakal dikumandangkan yaitu, desakan agar DPR dan pemerintah segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Polisi Amankan Demo di DPR RI
Polda Metro Jaya pun bergerak. Mereka mengaku telah menerima dua surat pemberitahuan penyampaian aspirasi. Keduanya berasal dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya.
Berdasarkan surat itu, masing-masing kelompok diperkirakan mengerahkan 100 hingga 200 peserta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, polisi akan memberi pelayanan dan pengamanan penuh kepada masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat.
“Kami minta warga tetap tenang. Situasi DKI Jakarta aman dan kondusif,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu malam.
Budi menambahkan, aktivitas publik dan pelayanan kota berjalan normal. Namun, ia mengingatkan bahwa pengaturan lalu lintas dapat berubah sewaktu-waktu jika massa di sekitar DPR melonjak.
“Kami pantau terus, dan rekayasa lalu lintas akan kami terapkan secara situasional,” kata dia.
Pekerja di sekitar lokasi aksi disarankan tak hanya bergantung pada gosip media sosial. Mereka perlu mengecek pemberitahuan resmi dari manajemen masing-masing.
Pengemudi dan pengguna transportasi publik juga diminta memantau informasi lalu lintas, baik dari kepolisian maupun pengelola moda sebelum berangkat.
Sebab, WFH di media sosial bukanlah patokan umum. Itu hanya potret sebagian perkantoran, bukan seluruhnya.***
