KEPRI TIME – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kepolisian RI mengunci sinergi baru. Penandatanganan nota kesepahaman tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam berlangsung Jumat (21/8/2026) di Balairung Sari Kantor BP Batam.
Kesepakatan ini bukan seremonial belaka, melainkan penguatan komitmen menjaga iklim usaha dan pembangunan.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, tak membuang waktu. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Polri adalah keberlanjutan, bukan permulaan.
Sebab, Batam adalah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Dinamika investasi terus bergulir. Karena itu, kata Amsakar, sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi harga mati.
Hadir dalam kesempatan itu, Astamaops Polri Komjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran utama Polri dan Polda Kepri. Kehadiran pucuk pimpinan ini menandakan keseriusan. Bukan main-main.
Fadil Imran angkat bicara. Baginya, ukuran keberhasilan nota kesepahaman bukan pada tebal dokumen atau banyaknya personel yang diturunkan.
“Yang jauh lebih penting bukanlah berapa banyak dokumen yang kita tanda tangani, tetapi apa yang berubah setelah dokumen ini kita tanda tangani,” ujarnya tegas.
Kemampuan mencegah gangguan, kecepatan merespons, dan rasa aman masyarakat serta pengusaha adalah tolok ukur nyata.
Lebih jauh, Fadil mendorong perubahan paradigma. Polri, katanya, tak cukup jadi sekadar penyedia keamanan. Kepolisian harus menjadi mitra pembangunan.
Maka, cakupan kerja sama pun diperluas, bantuan pengamanan, penegakan hukum, pertukaran data, penanganan konflik sosial, peningkatan SDM, perlindungan ekosistem data dan infrastruktur digital, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana.
“Kita perlu bergerak dari security deployment menuju security management,” tegasnya.
Komitmen Polda Kepri ke BP Batam
Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, langsung merespons. Ia berkomitmen mengawal implementasi perjanjian ini hingga ke akar.
Tujuannya satu, yaitu menciptakan situasi kondusif dan kepastian hukum. Bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga bagi dunia usaha dan investor.
Dengan kesepakatan ini, BP Batam dan Polri tak sekadar berkoordinasi. Mereka berkolaborasi. Batam ingin aman. Iklim investasi ingin dijaga.
Pembangunan ingin terus melaju. Kini, semua tergantung pada eksekusi, bukan sekadar tandatangan di atas kertas.***
