KEPRI TIME – Otoritas peradilan Irak menyita uang tunai hampir US$10 juta atau setara Rp176 miliar, 35 bidang properti, dan enam kendaraan bermotor. Penyitaan ini merupakan buntut penyelidikan korupsi yang menjerat mantan direktur kantor seorang pejabat tinggi di sektor minyak dan gas.
Hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad, Irak untuk Pemberantasan Korupsi mengeluarkan perintah sita atas aset milik Alaa Mohsen Khalaf.
Demikian diumumkan Dewan Kehakiman Tertinggi Irak, Senin lalu, seperti dikutip Anadolu, Jumat (4/9/2026).
Khalaf bukanlah nama sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai direktur kantor Adnan al-Jumaili, yang kala itu masih menjabat wakil menteri perminyakan Irak untuk urusan penyulingan. Al-Jumaili sendiri kini turut mendekam dalam tahanan atas tuduhan penyalahgunaan dana publik.
Selain uang kontan, hakim menyebutkan aset Khalaf yang disita mencakup puluhan properti dan enam kendaraan. Penyelidikan masih terus berlanjut.
Operasi sita ini terjadi di tengah gelombang besar pemberantasan korupsi yang digulirkan pemerintah Irak. Sejak 28 Juni lalu, pemerintah bersama Dewan Kehakiman Tertinggi melancarkan kampanye masif untuk memburu pelaku korupsi sekaligus memulihkan uang negara. Langkah ini bukan sekadar seremonial.
Penyelidikan kini menyoroti kesaksian al-Jumaili setelah ia dicopot pada Juni lalu. Pemberhentiannya didasari dugaan pemborosan dana publik, dan pemberian kontrak yang cacat hukum.
Kampanye ini telah menyapu bersih puluhan pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, hingga pengusaha. Tak sedikit di antaranya berasal dari sektor perminyakan yang selama ini menjadi lumbung rente.
Tak hanya penahanan, aparat juga menggerebek sejumlah lokasi di Baghdad dan beberapa provinsi. Hasilnya, uang tunai, properti, dan berbagai aset lain yang diduga terkait kasus korupsi turut disita.
Jaring hukum kian dikencangkan. Irak sedang menunjukkan taringnya melawan korupsi yang menggerogoti negeri itu.***
